Dosen FISHUM Universitas Teknologi Surabaya Berpartisipasi dalam Konferensi Hukum Universitas Parahyangan: "Hukum dalam Pendedahan Pilar Indonesia Emas di Tengah Tantangan Nasional dan Global"

Bandung, Senin, 15 September 2025

Dua dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) turut berpartisipasi dalam Konferensi Hukum Universitas Parahyangan (UNPAR). Konferensi ini mengusung tema “Hukum dalam Pendedahan Pilar Indonesia Emas di Tengah Tantangan Nasional dan Global.”

Konferensi ini menjadi ruang ilmiah strategis bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah mendiskusikan tantangan dan arah pembangunan hukum nasional dalam menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, serta transformasi global menuju Indonesia Emas 2045.

FISHUM UTS mengirimkan dua dosen terbaiknya sebagai pemakalah, yakni Wahyu Fahmi Rizaldi, S.H., M.H. dan Novi Enjelina Putri, S.H., M.H. Mereka masing-masing mempresentasikan hasil risetnya di bidang hukum kebijakan publik dan hukum acara pidana berbasis gender.

Dalam pemaparannya, Wahyu Fahmi Rizaldi membawakan makalah berjudul 📘 “Tantangan Hukum dan Strategi Kebijakan Indonesia Menyongsong Era EUDR: Harmonisasi Kepentingan Nasional dan Komitmen Global dalam Menghadapi Penolakan Ekspor CPO ke Uni Eropa.” Makalah ini menyoroti kompleksitas hubungan antara regulasi perdagangan global dan kebijakan lingkungan Uni Eropa melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) yang berdampak pada ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia.

Wahyu menekankan pentingnya strategi hukum dan diplomasi kebijakan luar negeri yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional, komitmen global terhadap keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.

Sementara itu, Novi Enjelina Putri mempresentasikan makalah berjudul 📗 “Kritik Interseksional terhadap RKUHAP: Menuju Hukum Acara yang Adil dan Inklusif bagi Perempuan di Indonesia.” Dalam kajiannya, Novi menguraikan analisis kritis terhadap rancangan pembaruan hukum acara pidana (RKUHAP) dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas gender.

Ia menyoroti bagaimana rancangan kebijakan hukum acara sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman dan kerentanan perempuan, terutama korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya. Melalui kritik akademiknya, Novi mendorong reformasi hukum acara pidana yang lebih adil, humanis, dan berperspektif kesetaraan gender.

Partisipasi kedua dosen FISHUM UTS ini menunjukkan komitmen fakultas dalam mengembangkan riset hukum yang kontekstual, responsif terhadap isu-isu global, dan berorientasi pada keadilan sosial. Melalui keterlibatan aktif dalam forum akademik nasional seperti Konferensi Hukum UNPAR ini, UTS memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembentukan arah kebijakan hukum Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.