Prodi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Surabaya Gelar Evaluasi Kurikulum, Libatkan Pakar Lintas Sektor

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) meneguhkan komitmennya dalam menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia profesional melalui kegiatan "Silaturahmi Evaluasi Kurikulum dengan Stakeholders".

Acara yang digelar secara daring pada Selasa (28/10/2025) ini bertujuan untuk menjaring masukan komprehensif sekaligus mempererat hubungan dengan institusi mitra, praktisi, pengguna lulusan, dan alumni.

Acara dipandu oleh Sekretaris Pengembang Kurikulum Novi Enjelina Putri, S.H., M.H. dan Ketua Pengembang Kurikulum Annisa Firdhausy, S.H., M.H. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FISHUM, Zulharman, S.H., M.H., serta Kaprodi Ilmu Hukum, Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H. Keduanya menekankan pentingnya evaluasi kurikulum secara periodik sebagai bagian integral dari siklus penjaminan mutu pendidikan tinggi (PPEPP) dan adaptasi terhadap dinamika hukum di masyarakat.

Untuk mendapatkan perspektif yang holistik, Prodi Ilmu Hukum UTS menghadirkan reviewer yang merepresentasikan tiga pilar utama: akademisi, praktisi (pengguna lulusan), dan alumni. Dari kalangan akademisi, hadir tiga pakar yang memberikan wawasan teoretis dan komparasi antar-institusi. Mereka adalah Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. (Dosen Hukum UIN Malang), Masitoh Indriani, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga), dan Justino Ximenes (Dosen Hukum Universitas Dili, Timor Leste). Kehadiran akademisi lintas universitas, termasuk dari luar negeri, memberikan masukan berharga mengenai standar keilmuan terkini dan tantangan global.

Sektor praktisi dan pengguna lulusan diwakili oleh figur-figur strategis dari berbagai bidang. Ahmad Fandik, S.H., M.H. (Hakim) memberikan masukan dari sudut pandang aparat penegak hukum mengenai kompetensi yang dibutuhkan di ranah peradilan. Indri Syahfitri, S.H., M.H. (Legal Corporate PT Bank Raya Tbk) menyoroti kebutuhan skill hukum di sektor korporasi dan BUMN, khususnya terkait hukum perbankan dan bisnis digital. Sementara itu, M. Syukron Amin, S.H. (Baznas) memberikan perspektif dari lembaga non-pemerintah terkait aspek hukum sosial dan filantropi.